Netanyahu Minta Grasi dari Presiden Israel, Herzog

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Isaac Herzog terkait tiga kasus korupsi yang sedang berjalan. Ia menyatakan tidak bersalah dan menilai permohonan grasi diperlukan untuk menjaga persatuan nasional di tengah ketegangan politik.

Latar Belakang Grasi dan Tuduhan

Netanyahu telah menghadapi persidangan selama lima tahun terkait tuduhan suap, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam tiga kasus berbeda. Ia membantah semua tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum tidak semestinya memecah belah bangsa.

• Kasus pertama menuduhnya menerima hadiah seperti cerutu dan botol sampanye dari pengusaha berpengaruh sebagai imbalan pengaruh politik.
• Kasus kedua menuduhnya menawarkan bantuan untuk meningkatkan sirkulasi surat kabar demi liputan yang positif.
• Kasus ketiga menuduhnya mendorong keputusan regulasi yang menguntungkan pemegang saham utama sebuah perusahaan telekomunikasi dengan imbalan liputan positif di situs berita.

Ia juga menyoroti bahwa dirinya dipanggil untuk bersaksi tiga kali seminggu, yang ia anggap sebagai tuntutan yang tidak realistis. Netanyahu berharap grasi akan meredakan polarisasi politik dan mempercepat rekonsiliasi nasional.

Oposisi menilai langkah grasi ini tidak pantas tanpa pengakuan kesalahan dan pengunduran diri dari arena politik.

Reaksi Politik dan Dampak Publik

Pada awal bulan ini, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak Herzog untuk memberikan grasi penuh kepada Netanyahu. Herzog menekankan bahwa permohonan grasi harus diajukan secara formal melalui jalur resmi.

Dalam surat dan video yang dirilis akhir pekan, Netanyahu menegaskan bahwa kasusnya sedang meruntuhkan keyakinan publik, namun proses hukum yang berjalan juga bisa menguras tenaga nasional. Ia menggugah agar segera mengakhiri persidangan untuk menenangkan situasi.

Sisi oposisi menilai bahwa grasi tidak bisa diberikan tanpa pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pensiun dari aktivitas politik Netanyahu. Beberapa politisi kiri menilai langkah ini berisiko melemahkan ketahanan demokrasi di Israel.

Dasar Hukum dan Dimensi Politik

Berdasarkan Hukum Dasar Israel, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, mengurangi, atau mengubah hukuman. Namun, Mahkamah Tinggi Israel sebelumnya menyatakan bahwa grasi bisa diberikan sebelum vonis jika demi kepentingan publik atau keadaan pribadi yang ekstrem.

Partai Likud dan para pendukung Netanyahu telah lama mendesak grasi untuk pemimpinnya. Di sisi lain, banyak warga Israel, terutama yang berada di kiri politik, melihat langkah ini sebagai tantangan terhadap prinsip negara demokratis yang meneguhkan penegakan hukum yang kuat.

Situasi Keamanan dan Isu Lain

Ketegangan politik nasional juga terkait dengan protes besar terhadap reformasi yudisial yang terjadi sebelum perang Gaza 2023. Secara terpisah, Mahkamah Kriminal Internasional mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang; Netanyahu mengecam keputusan itu sebagai tindakan antisemitik.

Analisis Ahli: Para pakar hukum menilai bahwa langkah grasi akan menjadi ujian penting bagi keseimbangan antara hukum dan politik di Israel. Mereka menekankan pentingnya proses yang transparan dan adil bagi semua pihak.

Ringkasan Singkat

Netanyahu mengajukan permohonan grasi terkait tiga kasus korupsi sambil tetap membantah tuduhan tersebut. Ia berargumen bahwa grasi bisa meredakan polarisasi dan menjaga persatuan nasional, tetapi oposisi menekankan bahwa pengakuan kesalahan adalah prasyarat penting. Isu ini juga menyentuh kerangka hukum Israel mengenai hak presiden untuk memberikan grasi dan dampaknya terhadap demokrasi negara.

Permohonan grasi Netanyahu menimbang antara penegakan hukum dan stabilitas politik Israel, sebuah ujian bagi demokrasi negara. Sumber: BBC