Trump Akan Mengampuni Mantan Presiden Honduras Karena Narkotika

Trump mengumumkan rencana mengampuni Juan Orlando Hernández, mantan presiden Honduras. Langkah ini diungkap menjelang pemilu Honduras yang sangat dinamis.

Hernández dinyatakan bersalah pada Maret 2024 karena terlibat dalam konspirasi impor kokain ke AS dan kepemilikan senjata otomatis. Ia dijatuhi hukuman 45 tahun penjara. Trump menyatakan bahwa Hernández telah diperlakukan secara tidak adil dalam unggahan di media sosial pada Jumat lalu.

Hernández berasal dari Partai Nasional dan menjabat sebagai presiden Honduras dari 2014 hingga 2022. Ia diekstradisi ke Amerika Serikat pada April 2022 untuk diadili atas dugaan jaringan perdagangan narkotika yang beroperasi antara Honduras dan AS. Juri di New York kemudian menjatuhkan vonis terhadapnya dua tahun kemudian.

Pemilu Honduras yang dijadwalkan pada hari Minggu dipantau sebagai ajang persaingan antara tiga kandidat utama: Nasry "Tito" Asfura (Partai Nasional, mantan walikota Tegucigalpa), Rixi Moncada (Partai Libre, sayap kiri) dan Salvador Nasralla (Partai Liberal, posisi tengah). Trump menuduh Moncada dan Nasralla mencoba memecah suara untuk melemahkan dukungan bagi Asfura.

Trump menekankan dukungannya kepada Asfura, menggambarkannya sebagai pendukung demokrasi dan memuji sikapnya menentang hubungan dengan Venezuela di bawah Nicolás Maduro. Nasralla berjanji akan memutus hubungan dengan Venezuela jika ia menang.

Secara regional, narasi mengenai Maduro sering dijadikan poros dalam pandangan AS terkait upaya menjaga stabilitas wilayah, meskipun ada perdebatan mengenai legalitas operasional serangan terhadap kapal yang diduga mengangkut narkotika. Banyak analis mempertanyakan bukti muatan narkotika pada kapal-kapal tersebut.

Honduras sejak 2022 dipimpin oleh Presiden Xiomara Castro, yang menjalin hubungan dekat dengan Kuba dan Venezuela, tetapi tetap mempertahankan kerja sama dengan AS, termasuk perjanjian ekstradisi yang berjalan. Negara itu juga menjadi tempat pangkalan militer AS yang terlibat dalam upaya melawan kejahatan transnasional di kawasan.

Sejak Agustus lalu, operasi militer AS yang menarget kapal-kapal diduga pengangkut narkotika telah menewaskan lebih dari 80 orang dalam rangkaian serangan di wilayah Laut Karibia. Beberapa analis menilai langkah tersebut masih dipertanyakan secara hukum karena bukti muatan narkotika pada kapal-kapal yang disasar belum jelas.

Komentar ahli: seorang analis regional berpendapat bahwa pengumuman pengampunan ini cenderung lebih fokus pada dinamika politik Honduras menjelang pemilu daripada proses hukum domestik. Ia menambahkan bahwa implikasi internasional dari langkah semacam ini bisa menimbulkan perhatian atas hubungan diplomatik regional.

Ringkasan singkat: Upaya Trump mendukung Asfura menambah dimensi baru pada kampanye pemilu Honduras. Kasus Hernández tetap menjadi topik hangat di ranah hukum internasional. Persaingan antara kandidat utama membuat pemilu Honduras sangat dinamis.

Inti utama: Dukungan langsung Trump terhadap kandidat tertentu menunjukkan bagaimana isu hukum lintas negara bisa memengaruhi dinamika politik di Honduras. Sumber: BBC News.