Kode Tenaga Kerja India: Serikat Buruh Minta Penarikan Kembali Usai Reformasi Besar

India meluncurkan reformasi tenaga kerja terbesar dalam beberapa dekade dengan menyatukan 29 undang-undang federal menjadi empat kode utama. Langkah ini bertujuan menyederhanakan aturan, menurunkan beban administrasi, dan memberi kerangka hukum bagi pekerja gig yang berkembang pesat di negara itu.

Dengan reformasi ini, jumlah aturan tenaga kerja turun dari sekitar 1.400 menjadi sekitar 350, dan formulir yang dibutuhkan perusahaan dari 180 menjadi 73. Proses implementasi baru ini menandai pergeseran besar setelah tertunda bertahun-tahun karena perdebatan politik.

Para pelaku industri menyambut positif perubahan tersebut, menilai langkah ini akan memacu kemudahan berbisnis, menarik investasi asing, dan mengintegrasikan India ke dalam rantai nilai global. Menurut gambaran Nomura, reformasi ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk mendorong reformasi ekonomi dan memperlancar iklim usaha di India.

Namun serikat buruh mengecamnya keras, menuduh kode-kode tersebut sebagai pengurangan hak-hak pekerja yang telah diperjuangkan lama. Mereka menolak langkah ini sebagai terobosan yang agresif terhadap perlindungan buruh sejak kemerdekaan negara.

Di pusat demonstrasi yang menyemarakkan beberapa kota, aktivis menegaskan bahwa perubahan itu justru menggerus hak untuk berserikat dan berunding secara kolektif. Seorang buruh pabrik di pinggiran Delhi mengatakan kepada INLIBER bahwa peraturan baru lebih menguntungkan pemberi kerja daripada pekerja.

Gagasan inti reformasi ini adalah modernisasi hukum tenaga kerja yang sudah usang, penyederhanaan kepatuhan, serta perlindungan yang lebih luas bagi pekerja formal maupun pekerja gig. Beberapa ketentuan dinilai progresif, seperti persyaratan surat kontrak kerja, upah minimum yang seragam, pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja berusia di atas 40 tahun, serta kebijakan upah yang netral gender. Selain itu, definisi karyawan yang membentang mencakup pekerja gig, yang sebelumnya kurang terlindungi secara hukum.

Ahli ekonomi menilai bahwa penyederhanaan kode-kode dan pemerataan definisi bisa membantu formalitas ekonomi besar India, sekaligus mendorong formalitas sektor informal yang masif. Namun ada kekhawatiran penting terkait dua klausul yang dianggap menguntungkan pemberi kerja di atas pekerja: kemudahan pemutusan hubungan kerja dan pembatasan hak mogok.

Perubahan ambang batas pemecatan, dari 100 menjadi 300 karyawan, dipandang sebagai dorongan bagi perusahaan untuk membangun pabrik dengan skala lebih besar. Sementara itu, persyaratan pemberitahuan mogok selama 14 hari bagi pekerja dinilai membatasi hak berserikat secara efektif. Ketua CITU menegaskan kekhawatiran bahwa makin banyak bagian tenaga kerja yang sengaja dikecualikan dari perlindungan tenaga kerja.

Di sisi profesional, beberapa ekonom menilai bahwa fleksibilitas pasar tenaga kerja merupakan syarat bagi daya saing India, seraya menurutkan bahwa pembatasan sebelumnya bukan satu-satunya penyebab rendahnya investasi swasta. Mereka menyoroti bahwa permintaan domestik dan daya beli publik juga memainkan peran krusial.

Walaupun reformasi dibutuhkan untuk menyederhanakan kerangka hukum, analis memperingatkan bahwa dampak jangka pendek terhadap pertumbuhan manufaktur dan investasi masih belum pasti. Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan gaji, sistem HR, dan layanan jaminan sosial, sembari menghadapi kemungkinan tantangan kepatuhan ganda antara aturan federal dan negara bagian.

BDO India menambahkan bahwa masa transisi ini berpotensi menuntut persiapan ekstra di tingkat operasional masing-masing perusahaan.

Follow INLIBER News Indonesia untuk pembaruan terkini melalui Instagram, YouTube, X, dan Facebook.

Cuplikan perdebatan: pro vs kontra reformasi tenaga kerja

• Pro bisnis: reformasi ini dipahami sebagai langkah menarik investasi, mempercepat produksi, dan meningkatkan efisiensi regulasi.
• Pro pekerja: serikat buruh mengkhawatirkan hilangnya hak-hak negosiasi, perlindungan kerja, dan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa.

Inti kebijakan dan pandangan ahli

Komentar ahli: Profesor Arvind Panagariya menilai bahwa aturan lama terlalu ketat sehingga menghambat kompetitif India di era global. Reformasi ini diperlukan untuk menarik investasi, asalkan perlindungan hak pekerja tetap terjaga.

Seorang ekonom lain menambahkan bahwa kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja tidak perlu dipandang sebagai faktor tunggal yang menentu pertumbuhan. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara kemudahan berbisnis dan perlindungan pekerja yang kuat dan relevan dengan perubahan teknologi.

Ringkasan singkat

Reformasi kode tenaga kerja India menyederhanakan kerangka hukum dan memperluas definisi karyawan, termasuk pekerja gig. Namun dua klausul utama tentang pemutusan kerja dan hak mogok memicu pro dan kontra sengit di antara serikat buruh dan pengusaha. Dampak ekonomi jangka pendek masih bergantung pada bagaimana implementasi dilakukan di berbagai negara bagian dan bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan pekerja berjalan seiring perubahan teknologi.

Reformasi ini berpotensi mendorong akselerasi investasi dan pertumbuhan manufaktur jika perlindungan pekerja tetap kuat dan mekanisme negosiasi berfungsi dengan baik. BBC News