Ofcom: Pedoman Keamanan Online untuk Perempuan dengan Kebijakan 'Name and Shame' bagi Platform

Pembaca Indonesia, langkah baru di ranah keamanan siber datang dari Ofcom yang merilis pedoman untuk membuat internet lebih aman bagi perempuan. Pedoman ini juga mengandung ancaman untuk menamai dan mempermalukan platform yang melanggar kebijakan.

Ofcom menjelaskan bahwa pedoman ini bertujuan memudahkan pelaporan dan penanganan pelecehan online, karena proses yang ada saat ini sering kali melelahkan secara mental bagi korban.

Namun pedoman tersebut bersifat rekomendasi, bukan kewajiban hukum, sehingga ada kekhawatiran bahwa perubahan nyata bergantung pada kepatuhan platform tanpa dasar hukum yang mengikat.

Andrea Simon, Direktur Eksekutif End Violence Against Women Coalition, mengatakan tanpa adanya kode praktik yang diberlakukan secara hukum, platform teknologi mungkin tidak mengambil isu ini secara serius.

Influencer dan pendukung olahraga perempuan, Demi Brown, berbagi pengalaman menghadapi komentar negatif tentang penampilan dan berat badan. Ia menuturkan kerap harus memblokir akun untuk menjaga dirinya online, hal yang menurutnya seharusnya tidak diperlukan.

"Ruang online seharusnya menjadi tempat di mana kita bisa mengekspresikan diri secara autentik," ujarnya kepada INLIBER News.

Langkah-langkah Kecil, Dampak Besar

Pedoman Ofcom mencakup sejumlah usulan konkret bagi perusahaan teknologi:

• mengonsolidasikan pengaturan privasi akun dalam satu tempat
• mengurangi pendapatan konten yang menampilkan kekerasan seksual
• memungkinkan pelaporan komentar abusif secara massal, bukan satu per satu

Menurut Dame Melanie Dawes, Kepala Ofcom, tujuan utamanya adalah mempermudah pelaporan sehingga korban bisa melaporkan beberapa akun yang melakukan pelecehan sekaligus, bukan satu per satu yang melelahkan jiwa.

"Ini tentang transparansi yang akan menjadi insentif kuat bagi platform teknologi," katanya.

Peraih jabatan Teknologi Sekretaris Liz Kendall menegaskan bahwa perusahaan teknologi memiliki kemampuan teknis untuk memblokir dan menghapus misogini online.

Pedoman ini melengkapi kode, aturan, dan pedoman sebelumnya yang diberlakukan di bawah Undang-Undang Keamanan Online yang diberlakukan pada 2023.

Sahra-Aisha Muhammad-Jones, pendiri klub lari untuk perempuan Muslim di London Timur, membagikan bagaimana DM dan komentar negatif bisa membuat perempuan muda ragu berada online, meski ia telah membangun komunitas yang positif.

Ia menambahkan bahwa rasa aman online tetap menjadi tantangan bagi banyak perempuan meskipun upaya komunitas telah berjalan baik.

Beberapa Pihak Tak Bergeming

Baroness Nicky Morgan menyebut langkah ini sebagai kemajuan, tetapi ia menganggap pedoman sebagai langkah awal yang tidak cukup kuat tanpa hukum yang mengikat. Menurutnya, sikap platform berbeda-beda, dan beberapa mungkin tidak peduli dengan konten berbahaya yang ada saat ini.

Isu penegakan hukum dan sanksi tetap menjadi kritik utama; Ofcom telah menjatuhkan dua denda terkait pelanggaran Undang-Undang Keamanan Online. Salah satu platform, 4Chan, menolak membayar denda £20.000 dan menggugat di Amerika Serikat.

Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Berekspresi

Ofcom berupaya menjaga keseimbangan antara keamanan online dan kebebasan berbicara, termasuk berhadapan dengan raksasa teknologi asal AS yang menguasai jejaring sosial terpopuler di Inggris.

Beberapa tokoh olahraga telah meminta tindakan lebih tegas untuk melindungi atlet perempuan dari pelecehan online agar partisipasi mereka tetap tinggi dalam olahraga.

Langganan newsletter Tech Decoded untuk mengikuti berita teknologi terhangat. Jika Anda berada di luar Inggris, daftar di sini.

Inti temuan: Ofcom mendorong transparansi dan tindakan nyata terhadap pelecehan online terhadap perempuan lewat pedoman yang meskipun bersifat rekomendasi, berupaya memicu perubahan perilaku platform. BBC News

Intisari Kunci

• Pedoman Ofcom menekankan kemudahan pelaporan dan pelibatan pelaporan massal terhadap pelecehan online.
• Wacana ‘name and shame’ diharapkan memotivasi platform memperbaiki praktik mereka.
• Konteks hukum mengenai penegakan pedoman masih dalam tahap rekomendasi, menimbulkan debat publik.
• Para pemangku kepentingan menuntut tindakan lebih tegas untuk melindungi atlet dan pengguna online lainnya.

Komentar Ahli

Ahli hak digital menilai langkah Ofcom sebagai kemajuan simbolis, namun tanpa landasan hukum yang jelas, dampaknya bisa terbatas. Seorang analis menambahkan bahwa kehadiran mekanisme penegakan yang konkret sangat dibutuhkan untuk mendorong kepatuhan platform.

Ringkasan Singkat

Ofcom merilis pedoman keamanan online yang berfokus pada perlindungan perempuan, dengan elemen transparansi bagi platform. Pedoman ini dinilai penting, meski masih berupa rekomendasi, sehingga efektivitasnya bergantung pada adopsi industri dan respons pembuat kebijakan. Isu penegakan hukum, sanksi, dan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berekspresi tetap menjadi sorotan utama. Ke depan, upaya kolaboratif antara regulator, pemerintah, dan pelaku industri diperlukan untuk menciptakan internet yang lebih aman bagi semua pengguna.