Ujian Mahkamah Agung Australia atas Larangan Media Sosial bagi Remaja

Pemerintah Australia menghadapi ujian hukum terkait larangan media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun yang diajukan ke Mahkamah Agung. Dua remaja berpendapat kebijakan itu melanggar hak mereka untuk berkomunikasi secara bebas di era digital.

Mulai 10 Desember, raksasa media sosial seperti Meta, TikTok, dan YouTube diwajibkan memastikan akun milik warga Australia di bawah 16 tahun tidak dapat diakses.

Langkah ini diklaim sebagai langkah perlindungan terhadap konten berbahaya dan rekomendasi algoritma. Namun, Noah Jones dan Macy Neyland bersama kelompok hak asasi menilai pembatasan tersebut mengabaikan hak-hak anak secara menyeluruh.

“Kami tidak boleh dibungkam. Ini seperti novel 1984 karya Orwell, dan itu menakutkan,” ujar Neyland dalam pernyataannya.

Menanggapi perkara ini, Menteri Komunikasi Anika Wells menegaskan pemerintah tidak akan gentar. “Kami tidak akan terintimidasi oleh ancaman, tantangan hukum, atau kekuatan perusahaan raksasa. Kami berdiri untuk orang tua Australia,” katanya.

Digital Freedom Project (DFP) melaporkan bahwa perkara ini telah diajukan ke Mahkamah Agung pada hari Rabu. Remaja sangat mengandalkan media sosial untuk informasi dan interaksi, sehingga larangan itu dianggap bisa menekan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemuda adat, penduduk daerah pedesaan, dan komunitas LGBTQ+.

DFP, dipimpin John Ruddick dari New South Wales, menyatakan tantangan ini berfokus pada dampak kebijakan terhadap komunikasi politik serta sejauh mana larangan itu sejalan dengan tujuan hukum dan apakah proporsional. Mereka juga mengusulkan alternatif seperti literasi digital, fitur usia yang tepat, dan teknologi verifikasi usia yang lebih menjaga privasi.

Noah Jones menyebut kebijakan pemerintah sebagai “malas” dan menegaskan bahwa generasi digital perlu perlindungan tanpa pembungkaman. “Kita ingin tetap terdidik, tangguh, dan cerdas secara digital; perlindungan dengan safeguard lebih penting daripada pembungkaman,” ujarnya.

Media Australia juga melaporkan Google, pemilik YouTube, mempertimbangkan tantangan konstitusional serupa.

Meski mayoritas warga Australia dewasa mendukung larangan tersebut menurut survei, beberapa pakar kesehatan mental khawatir kebijakan itu dapat memotong akses remaja ke jaringan sosial, sedangkan lainnya khawatir remaja mencari ruang yang kurang teratur di internet.

Intinya, kasus ini menyoroti perdebatan global mengenai bagaimana melindungi anak di era digital tanpa mengorbankan hak berkumpul dan berpendapat secara online.

Intisari Utama

• Mahkamah Agung Australia menangani uji materi atas larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.
• DFP menyoroti potensi dampak pada kelompok rentan dan hak kebebasan berekspresi.
• Alternatif perlindungan, seperti literasi digital dan verifikasi usia berbasis privasi, diajukan.
• Perdebatan berfokus pada keseimbangan antara perlindungan anak dan hak berpendapat online.

Komentar pakar: Dr. Arif Rahman, pakar kebijakan digital, menilai kebijakan seperti ini bisa seimbang antara perlindungan dan hak digital asalkan didasarkan pada literasi dan opsi teknis yang melindungi privasi.

Ringkasan: Kasus ini mencerminkan perdebatan internasional mengenai perlindungan anak di era digital. Sisi pendukung berargumen bahwa pembatasan mampu mencegah paparan konten berbahaya, sedangkan pihak lain khawatir dampaknya pada ikatan sosial remaja. Proses di Mahkamah Agung akan menentukan apakah kebijakan ini sejalan dengan tujuan perlindungan dan bagaimana alternatif berbasis edukasi bisa diimplementasikan.

Inti dari kasus ini adalah bagaimana menjaga keselamatan anak di dunia maya tanpa mengorbankan hak berpendapat dan berkomunikasi. Sumber: BBC News