Presiden Guinea-Bissau yang Digulingkan Embaló Melarikan Diri ke Senegal

Guinea-Bissau mengalami guncangan politik baru ketika militer menggulingkan pemerintahan Umaro Sissoco Embaló. Embaló lalu dievakuasi ke Senegal dengan pesawat militer sewaan, dan otoritas negara tetangga menyatakan kedatangannya dalam keadaan aman.

Langkah ini terjadi di tengah tekanan dari blok regional ECOWAS untuk memastikan transisi kekuasaan yang lebih tertib di negara kecil Afrika Barat tersebut.

Menurut kementerian luar negeri Senegal, Embaló tiba di negara itu pada Kamis malam dan dinyatakan sehat serta aman oleh pihak berwenang.

Di Guinea-Bissau, militer telah mengangkat Jenderal Horta N'Tam sebagai pemimpin transisi untuk masa satu tahun, dalam situasi yang membuat pemilu yang semula dijadwalkan menjadi tidak jelas hasilnya.

Suara kemarin mengatakan bahwa pemilu presiden dan parlemen yang ditunggu-tunggu dibekukan sementara proses pemilihan disita atau ditunda. Militer juga menuduh adanya rencana politik berbahaya yang diduga didukung oleh seorang bos narkotika terkenal untuk mengguncang negara, sambil memberlakukan jam malam.

Geografis Guinea-Bissau yang berdekatan dengan Senegal serta potensi sebagai pusat perdagangan obat terlarang membuat militer memiliki peran penting sejak kemerdekaan dari Portugal pada 1974.

Sebuah ibu dari tiga anak menceritakan pada INLIBER bahwa dia tidak asing dengan guncangan militer, meski kejadian kali ini mengejutkan karena warga berharap hasil pemilu segera diumumkan. Ia menggambarkan bunyi tembakan yang membuatnya panik dan menyusun tas untuk menenangkan diri.

Seorang warga lain di ibu kota Bissau mengungkapkan kekhawatirannya atas situasi tersebut. Ia berharap militer bisa membawa stabilitas tanpa mengabaikan hak warga, meski menilai situasi itu berujung pada kekacauan jika tidak diatur dengan baik.

Reaksi masyarakat memang beragam. Beberapa orang menyambut langkah militer sebagai peluang transisi yang lebih teratur, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak jangka panjang bagi stabilitas nasional.

Sejumlah kandidat berkompetisi dalam pemilu pekan lalu, dengan Embaló dan saingan terdekat Fernando Dias mengklaim kemenangan. Dias mendapat dukungan dari mantan Perdana Menteri Domingos Pereira, meskipun PAIGC, partainya, tidak diizinkan ikut bertarung. Kemudian beredar laporan bahwa Dias, Pereira, dan Menteri Dalam Negeri Botché Candé turut ditahan.

Junta militer juga melarang protes publik dan tindakan yang mengganggu ketenangan nasional. Banyak toko dan pasar tutup, sementara pasukan menjaga jalan-jalan utama di Bissau.

Setelah penobatan N'Tam, militer membuka kembali perbatasan darat, udara, dan laut yang sebelumnya ditutup akibat kudeta. Beberapa kelompok sipil menuduh Embaló merencanakan kudeta palsu untuk mencegah hasil pemilu keluar jika ia kalah. Dias juga mengaitkan kejadian itu dengan upaya kudeta terorganisir untuk mempertahankan kekuasaan melalui kendali militer.

Embaló sendiri tidak menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut. Ia telah beberapa kali mengklaim berhasil mengatasi upaya kudeta selama masa jabatannya, meski kritik mengatakan pemerintahnya sengaja menciptakan krisis untuk menekan oposisi. Parlemen telah dibubarkan sejak Desember 2023, dan sejak itu negara itu tidak memiliki legislatur yang bekerja seperti biasa.

Analisis keamanan West Africa Beverly Ochieng dari perusahaan intelijen Control Risks menilai bahwa lembaga negara selama era Embaló melemah, membatasi fungsi parlemen, mahkamah, dan institusi negara lainnya. Sementara itu, analis Ryan Cummings menyebut aksi militer bisa jadi dilakukan untuk mencegah kegagalan politik yang lebih dalam, meski ada juga kemungkinan inisiatif tersebut dilakukan secara independen oleh militer.

Menurut laporan, Presiden Sierra Leone Julius Maada Bio, yang memimpin ECOWAS pada saat itu, menghubungi militer Guinea-Bissau untuk menjamin perlindungan Embaló. Soal kondisi fisik Embaló pada kesempatan terakhir, pejabat tidak memberi komentar tetapi menegaskan fokus pada evakuasi yang aman.

ECOWAS telah menangguhkan Guinea-Bissau dari semua badan keputusan hingga tatanan konstitusional pulih. PBB dan AU juga mengecam kudeta tersebut, menekankan perlunya pemulihan konstitusi secara segera.

Guinea-Bissau telah mengalami setidaknya sembilan kudeta atau upaya kudeta dalam lima dekade terakhir.

Anda mungkin juga tertarik

Untuk lebih banyak berita seputar Afrika, kunjungi INLIBERAfrika.com.

Ikuti kami di X @INLIBERAfrika, Facebook di INLIBER Africa, atau Instagram di INLIBERafrica.

Komentar ahli (2 kalimat)

Komentar ahli: Analisis keamanan menekankan bahwa institusi Guinea-Bissau telah kehilangan fungsionalitasnya, membuat transisi menjadi tantangan besar. Transisi militer perlu dibangun dengan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah kekacauan lebih lanjut.

Ringkasan singkat (3–4 kalimat)

Kudeta militer di Guinea-Bissau mengguncang prospek demokrasi selama proses pemilu. ECOWAS menekan perlunya kembalinya tatanan konstitusional dan menjaga stabilitas regional. Sementara itu, isu kendali militer terhadap lembaga negara menimbulkan kekhawatiran jangka panjang mengenai akuntabilitas pemerintahan. Pemulihan demokrasi tetap menjadi fokus utama bagi komunitas internasional.

Ringkasan kunci: Intervensi militer bisa jadi jalan singkat untuk mengatasi kebuntuan politik, namun berisiko mengorbankan stabilitas demokrasi jangka panjang di Guinea-Bissau. BBC News