Tulip Siddiq Dikenakan Hukuman Penjara di Bangladesh Tanpa Hadir
Anggota Parlemen Inggris Tulip Siddiq dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara di Bangladesh secara in absentia atas tuduhan korupsi, yang dia bantah sebagai operasi politik.
Berita ini menyoroti bagaimana persidangan lintas negara bisa berjalan meski terdakwa berada jauh dari negaranya. Tulip Siddiq, anggota Partai Buruh Inggris yang berdomisili di London, dijatuhi hukuman penjara dua tahun di Bangladesh dalam persidangan in absentia terkait tuduhan korupsi yang melibatkan keluarganya.
Pengadilan di Dhaka menyatakan Siddiq bersalah karena diduga "memengaruhi dan menggunakan kekuasaannya" untuk membantu bibi Bangladesh, Hasina, mendapatkan sebidang tanah di pinggiran Dhaka. Siddiq membantah tuduhan tersebut dan menilai proses ini sebagai bagian dari permainan politik untuk menjatuhkan namanya.
Siddiq menegaskan proses ini telah bermula tanpa ada kontak resmi dari otoritas Bangladesh. Ia menyatakan tidak pernah menerima panggilan resmi, berkas dakwaan, ataupun korespondensi formal apa pun. Ia juga menambahkan telah menunjuk penasihat hukum di Inggris maupun Bangladesh.
Ia bahkan menggambarkan situasi ini sebagai mimpi buruk yang menjijikkan dan menyebutnya sebagai "trial by media" yang sangat tidak adil.
Putusan itu muncul di tengah gelombang kasus hukum terhadap eks pemimpin Hasina beserta keluarga dan para sekutunya sejak kekuatan Hasina digulingkan. Siddiq sempat mundur dari jabatan menteri keuangan Inggris pada Januari karena kontroversi terkait hubungannya dengan bibi Hasina.
Didakwa juga bahwa Siddiq "memaksa dan mempengaruhi" Hasina menggunakan kekuasaan khusus untuk mengamankan tanah bagi ibunya, saudara perempuannya, dan saudaranya. ACC (Komisi Anti-Korupsi) Bangladesh sebelumnya menyatakan Siddiq diproses sebagai warga Bangladesh karena memiliki paspor, KTP, dan nomor pajak negara tersebut. Namun pengacara Siddiq membantahnya sebagai warga negara Bangladesh, dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah memiliki KTP atau paspor sejak kecil.
Hakim Rabiul Alam menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda sekitar Rp 13,6 juta atas nama denda 100.000 taka Bangladesh; jika tidak dibayar, tambahan enam bulan penjara akan diberlakukan.
Seiring berjalannya persidangan, pihak Partai Buruh Inggris menyatakan tidak mengakui putusan tersebut. Mereka menilai prosesnya tidak adil dan tidak memberi Siddiq kesempatan untuk membela diri secara layak. Beberapa pengacara senior internasional juga telah menyampaikan kekhawatiran atas cara persidangan dilakukan kepada perwakilan Bangladesh di Inggris.
Siddiq tetap menjadi anggota Partai Buruh dan tidak sedang menjalani penyelidikan lain maupun tindakan disipliner di partainya, menurut laporan.
Putusan ini juga terjadi di tengah kontroversi politik di Bangladesh terkait penegakan hukum terhadap para tokoh oposisi dan pendampingnya pasca kekuasaan Hasina.
Komentar ahli hukum: Ahli hukum independen menilai bahwa hak pembelaan yang adil dan akses representasi hukum yang memadai sangat penting dalam kasus seperti ini. Mereka memperingatkan bahwa proses yang dianggap tidak transparan dapat berdampak buruk pada reputasi internasional terdakwa dan integritas sistem peradilan.
Ringkasan: Tulip Siddiq dijatuhi hukuman penjara dua tahun di Bangladesh dalam persidangan tanpa kehadirannya. Putusan ini memicu perdebatan tentang keadilan proses hukum dan perlunya mekanisme pengawasan internasional terhadap kasus korupsi yang melibatkan tokoh politik. Kasus ini juga menyoroti dinamika hubungan antara Bangladesh dan komunitas diaspora serta dampaknya terhadap reputasi negara di panggung dunia.
Inti utama: perlunya proses peradilan yang adil dan transparan untuk menjaga reputasi internasional serta hak-hak terdakwa. Sumber