Pelarangan Media Sosial untuk Anak di Australia: Akankah Bisa Berhasil?

Kebijakan baru di Australia untuk melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial memicu perdebatan besar. Banyak pihak berharap langkah ini bisa melindungi anak-anak dari konten berbahaya, namun kekhawatiran soal cara implementasi dan dampaknya terhadap kehidupan online remaja juga besar.

Seorang siswa berusia 13 tahun, Isobel, secara mengejutkan menunjukkan bahwa verifikasi usia bisa dilumpuhkan dengan cara sederhana: memanfaatkan foto ibunya. Snapchat dan sepuluh platform lain yang terdampak sempat menampilkan notifikasi bahwa akun bisa diblokir jika verifikasi usia gagal. Isobel menceritakan bahwa ia meloloskan diri dengan foto ibunya sebagai bukti identitas, sebuah contoh nyata bagaimana kebijakan ini bisa ditembus.

Ibunya, Mel, melihat kejadian itu dengan campuran tawa dan keprihatinan, sambil berharap kebijakan ini benar-benar bisa melindungi anak-anak. Namun kenyataannya, kekhawatiran tentang efektivitas dan pelaksanaannya tetap ada di antara orang tua, pakar, serta perusahaan teknologi.

Apa tujuan dan skala kebijakan ini?

Pada November 2024, Perdana Menteri Australia mengumumkan undang-undang yang mewajibkan platform media sosial memastikan pendaftar berusia minimal 16 tahun. Jika tidak, denda bisa mencapai sekitar 49,5 juta dolar Australia, setara sekitar 495–545 miliar rupiah tergantung kurs saat itu, bahkan dalam beberapa versi penjelasan disebutkan US$33 juta atau £25 juta.

Awalnya pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum orang tua maupun anak-anak, melainkan mendorong platform mengambil langkah yang wajar untuk melindungi anak. Tujuan utamanya adalah mengurangi konten berbahaya seperti kekerasan, pornography, misinformasi, serta mengurangi perundungan siber dan eksploitasi anak online.

Namun, rencana ini juga dipandang sebagai langkah simbolis yang perlu didukung dengan pedoman pelaksanaan yang jelas, karena pemerintah menjanjikan mekanisme kerja dalam satu tahun ke depan untuk menyusun rincian teknisnya.

Bagaimana kebijakan ini akan ditegakkan?

Uji coba yang didanai pemerintah menunjukkan beberapa teknologi verifikasi usia bisa diterapkan secara teknis, namun tidak ada satu metode pun yang sempurna dan semua membawa risiko. Verifikasi menggunakan identitas resmi dinilai paling akurat, namun banyak pengguna kurang percaya platform media sosial menyimpan data pribadi mereka.

Metode lain, seperti inferensi usia dari perilaku online maupun analisis wajah, tidak cukup presisi untuk menilai usia remaja secara konsisten. Ketepatan pemindaian wajah juga menurun dua hingga tiga tahun di sekitar usia 16 tahun yang menjadi target kebijakan.

Namun studi tersebut menekankan bahwa sistem verifikasi usia bisa efektif jika dijalankan secara berlapis dan menjaga privasi. "Prinsipnya sama seperti saat Anda ke toko minuman keras dan diminta menunjukkan ID jika diragukan usia" kata seorang pakar terkemuka yang terlibat dalam uji coba tersebut. Meski begitu, ada juga kritik terkait potensi upaya mengakali sistem dan kekhawatiran mengenai privasi.

Beberapa orang tua tetap berharap kebijakan ini bisa mengurangi risiko online bagi anak-anak, meskipun kenyataannya banyak pihak meragukan kemampuan teknologi semata. Hasil uji coba menunjukkan perlunya kombinasi pendekatan teknis dengan langkah-langkah edukasi bagi keluarga.

Sejumlah tokoh juga menilai bahwa kebijakan ini bisa menggeser perilaku ke platform lain yang kurang diawasi, sehingga perlindungan tidak sepenuhnya terwujud. Mereka menekankan perlunya fokus lebih besar pada moderasi konten dan literasi digital bagi generasi muda.

Hampir bersamaan dengan peluncuran kebijakan ini, dua remaja mengajukan kasus di pengadilan tertinggi menilai undang-undang itu tidak konstitusional, sementara Alphabet yang memiliki YouTube dan Google juga mempertimbangkan jalur hukum. Beberapa kelompok hak asasi manusia juga menyuarakan kekhawatiran.

Pemerintah menegaskan bahwa dana dan kemampuan teknologi untuk menjalankan kebijakan ini ada, meskipun bagaimana menerapkannya masih akan dirundingkan. Menteri Komunikasi menekankan bahwa ini bukan solusi tunggal, melainkan langkah awal dalam prinsip perlindungan digital yang lebih luas.

Kritik, tantangan, dan masa depan perlindungan anak online

Para pakar mengakui tantangan teknis, hukum, dan etika. Beberapa berpendapat bahwa pendekatan yang lebih luas diperlukan, misalnya memaksa platform untuk menahan konten berbahaya, membatasi kekuatan algoritme, serta meningkatkan literasi digital bagi anak-anak sejak dini.

Sejumlah pakar menegaskan bahwa 16 tahun bukan angka ajaib; inti kebijakan adalah membentuk norma baru tentang bagaimana orang tua dan anak berinteraksi dengan dunia maya. Kritik utama adalah kebijakan ini tidak cukup jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah lain yang lebih komprehensif.

Kemajuan teknologi dan data meningkatkan kemampuan perlindungan, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak untuk mencari jalur lain yang kurang diawasi. Beberapa ahli menekankan perlunya perlindungan konten terverifikasi dan edukasi digital agar generasi muda tidak hanya dilindungi secara teknis, tetapi juga secara literasi digital.

Komentar ahli: Pakar keselamatan online menilai bahwa verifikasi usia bisa bekerja secara teknis bila diterapkan dengan benar, namun tidak cukup jika tidak ada upaya melindungi konten serta meningkatkan literasi digital secara luas. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan perlindungan teknis dengan edukasi bagi anak-anak dan orang tua.

Ringkasan singkat

Inti kebijakan ini adalah membangun norma penggunaan media sosial bagi anak-anak. Namun pelaksanaannya penuh tantangan teknis, hukum, dan etika. Efek nyata terhadap keselamatan anak masih perlu dibuktikan melalui evaluasi yang berkelanjutan.

Inti kebijakan ini adalah membentuk norma penggunaan media sosial yang lebih aman bagi anak, namun pelaksanaannya masih penuh tantangan; bacalah ulasan lengkapnya di BBC News.