Panel PBB: Israel Diduga Miliki Kebijakan Penyiksaan Terstruktur

Komite PBB untuk Penyiksaan (CAT) menilai ada bukti bahwa Israel menjalankan kebijakan penyiksaan terstruktur secara luas di fasilitas penahanan. Peninjauan ini dilakukan terhadap negara-negara yang telah menandatangani konvensi anti penyiksaan, dengan kesaksian dari kelompok hak asasi manusia di kedua pihak konflik.

Selama sidang tinjauan, saksi dari kelompok hak asasi Israel dan Palestina memaparkan kondisi di fasilitas penahanan Israel. Disebutkan bahwa ribuan warga Palestina ditahan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Menurut CAT, hukum Israel tentang penahanan administratif dan konsep kombatan tidak sah memungkinkan penahanan jangka panjang tanpa akses pengacara maupun keluarga.

Banyak keluarga Palestina melaporkan menunggu berbulan-bulan untuk mengetahui nasib orang terkasih yang ditahan, yang oleh CAT digambarkan sebagai hilang secara paksa.

CAT juga menyoroti penggunaan hukum kombatan tidak sah untuk menahan kelompok Palestina, termasuk anak-anak, wanita hamil, dan lansia.

Yang paling mengerikan adalah kondisi di dalam penahanan. Warga Palestina dilaporkan kekurangan makanan dan air, mengalami pemukulan berat, serangan anjing, kejutan elektrik, waterboarding, kekerasan seksual. Beberapa dikurung tanpa akses toilet, dipaksa memakai popok, dan dikurung secara permanen.

CAT menyimpulkan perlakuan tersebut merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka juga menyatakan bukti adanya kebijakan negara de facto penyiksaan terorganisir yang bisa masuk ranah genosida menurut hukum internasional.

Israel menolak tuduhan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

Seorang anggota CAT, Peter Vedel Kessing, menyatakan dirinya dan rekan-rekannya sangat terkejut dan prihatin atas temuan ini. Mereka juga menyoroti kurangnya penyelidikan independen terkait tuduhan penyiksaan serta mendesak Israel untuk melakukan penyelidikan independen dan akuntabilitas bagi pihak yang bertanggung jawab, termasuk perwira tinggi militer.

Israel tidak memberikan komentar publik mengenai temuan CAT pada sidang itu. Duta besar Israel, Daniel Meron, menyebut tuduhan penyiksaan sebagai informasi menyesatkan dan menegaskan komitmen negara tersebut pada hukum internasional meski ada tantangan dari kelompok teroris.

Dalam kesimpulannya CAT mengakui tantangan keamanan yang dihadapi Israel setelah serangan Hamas. Namun pelanggaran hukum internasional oleh satu pihak tidak membenarkan tindakan pihak lain. Pelarangan penyiksaan bersifat absolut menurut konvensi internasional, meskipun interpretasi domestik Israel mengenai wilayah pendudukan jadi pembahasan.

Temuan ini datang di tengah tekanan internasional terkait catatan hak asasi manusia Israel. Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa menilai pembunuhan dua warga Palestina di Tepi Barat terlihat seperti eksekusi singkat oleh pasukan Israel. Laporan bantuan kemanusiaan juga menegaskan situasi di Gaza tetap buruk meski ada gencatan, dengan kebutuhan mendesak untuk bantuan kemanusiaan yang lebih luas.

Kata ahli: Para pakar CAT menekankan risiko impunitas jika tidak ada penyelidikan independen dan akuntabilitas penuh bagi semua pihak yang terlibat.

Ringkasan singkat

CAT menilai munculnya dugaan kebijakan penyiksaan terstruktur di fasilitas Israel dan menuntut penyelidikan independen serta akuntabilitas. Laporan ini menambah tekanan internasional terhadap Israel terkait hak asasi manusia di Gaza dan Tepi Barat. Isu ini menegaskan perlunya pemenuhan kewajiban hukum internasional tanpa pandang bulu, tanpa membenarkan tindakan satu pihak dengan alasan keamanan.

Inti utama temuan CAT adalah perlunya akuntabilitas internasional atas dugaan kebijakan penyiksaan terstruktur di Israel. Sumber: BBC