Kontrol Senjata Australia: Bondi Ungkap Realitas yang Lebih Kompleks

Pada 1996, tragedi di Port Arthur mengguncang kebijakan kepemilikan senjata di Australia. Meski jadi contoh global, kenyataannya hari ini tidak selalu sejalan dengan gambaran ideal itu. Peristiwa di Bondi pada akhir pekan lalu kembali menyoroti bagaimana hukum yang ada bekerja dan apa saja kebutuhan reformasi demi keamanan publik.

Insiden Bondi Beach, saat perayaan Hanukkah di sebuah acara komunitas Yahudi, mengulang beberapa pola yang menghubungkan antara lokasi publik yang ramai dengan risiko senjata api. Seorang pelaku menggunakan tipe senjata serupa dengan yang digunakan dalam tragedi Tasmanian tiga puluh tahun lalu, sehingga para advokat pergunjingan soal kontrol senjata mengalami dorongan baru untuk menyuarakan perubahan.

Roland Browne, aktivis pelaksanaan kendali senjata berusia 66 tahun yang akrab dengan Bondi karena masa kecilnya di sana, menegaskan bahwa ada kemiripan antara dua kejadian itu: keduanya sangat publik dan menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya, suara untuk kebijakan yang lebih ketat belum didengar hingga kecelakaan besar terjadi lagi.

“Kedua peristiwa terjadi di tempat umum yang ramai pengunjungnya,” ujar Browne kepada INLIBER. “Saya sangat kecewa karena mekanisme politik kita tidak cukup responsif terhadap keselamatan publik sampai ada kejadian besar seperti ini.”

Dalam beberapa dekade, Australia dikenal dunia karena komitmen terhadap pengendalian senjata. Kebijakan ini sejajar dengan langkah serupa di Inggris pasca Dunblane, meski realitas nasional tetap beragam. Meski pujian melimpah bagi ketegasan hukum, sejumlah kenyataan menunjukkan bahwa masalah senjata tetap ada di berbagai konteks.

Kepemilikan senjata mencapai rekor tertinggi

Penelitian terbaru dari Australian Institute menunjukkan lebih dari empat juta senjata pribadi tersebar di seluruh negeri—hampir dua kali lipat angka dua dekade lalu. Artinya, ada sekitar satu senjata untuk setiap tujuh warga Australia.

Negara bagian Queensland memegang jumlah senjata terbanyak, diikuti New South Wales (NSW) dan Victoria, sementara Tasmania dan Northern Territory memiliki konsentrasi tertinggi jika dilihat per kapita. Laporan ini juga menepis anggapan bahwa senjata didominasi penduduk pedesaan; satu dari tiga senjata terdaftar di NSW berada di kota besar.

Secara keseluruhan, jumlah senjata meningkat lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk, namun pemegang lisensi dewasa ini memiliki lebih dari empat senjata rata-rata per orang. Ini menjadi fokus utama Browne untuk didorong pemerintah meninjau batasan jumlah senjata yang diizinkan per lisensi.

Bagaimana hukum senjata di Australia saat ini?

Hukum senjata Australia tidak seragam di seluruh negara bagian dan wilayah, meskipun secara umum persyaratan lisensi melibatkan usia minimal 18 tahun, tes kelayakan, pelatihan keselamatan, serta alasan yang sah untuk memiliki senjata. Delapan alasan yang diakui meliputi perburuan rekreasi, pengendalian hama, menembak sasaran, pekerjaan seperti petugas keamanan, penggunaan di pertanian, atau koleksi senjata.

Akan tetapi terdapat celah. Contohnya, larangan kepemilikan bagi anak di bawah 18 tahun pasca reformasi 1996 masih bisa dilanggar lewat akses di bawah pengawasan, bervariasi antara 10–12 tahun tergantung yurisdiksi. Selain itu, jenis senjata yang dilarang di satu negara bagian bisa saja legal di tempat lain.

Setelah tragedi Port Arthur, Perdana Menteri saat itu, John Howard, mengkonsolidasikan dukungan antar negara bagian untuk merevisi undang-undang senjata. Lebih dari 650.000 senjata diserahkan secara sukarela melalui program buyback, dan pemeriksaan latar belakang serta periode pendinginan wajib diterapkan. Senapan otomatis dan semi-otomatis serta senjata laras panjang dilarang.

Reformasi serupa juga diadopsi di Selandia Baru pasca serangan 2019 di Christchurch. Sebagian besar pendekatan fokus pada pembatasan jenis senjata tertentu dan program buyback untuk mengurangi kepemilikan berbahaya. Namun di AS, konsep hak kepemilikan untuk pembelaan diri sangat kuat dan berkontras dengan kebijakan Australia.

Survei terbaru menunjukkan mayoritas warga Australia mendukung pembatasan akses senjata lebih lanjut, dengan sekitar tujuh dari sepuluh responden menyatakan keinginan untuk memperketat aturan tersebut, dan sekitar 64% setuju perlunya reformasi lebih lanjut.

Reformasi baru hukum senjata

Dalam beberapa jam pasca serangan Bondi, Gubernur NSW, Chris Minns, menegaskan perlunya memperketat hukum senjata di negara bagian tersebut. Ia mempertanyakan kebutuhan senjata berkaliber besar bagi orang yang tidak terlibat dalam pertanian.

Tak lama kemudian, Perdana Menteri Anthony Albanese menggelar pertemuan darurat nasional yang menghasilkan komitmen untuk memperketat hukum melalui skema buyback berskala nasional—yang pertama sejak 1996. Rencana lain meliputi:

• membatasi jumlah senjata yang boleh dimiliki secara legal
• membatasi lisensi yang “terbuka” tanpa batas
• menetapkan kewarganegaraan Australia sebagai syarat kepemilikan senjata
• meningkatkan berbagi intelijen saat penilaian lisensi

Albanese juga menekankan perlunya tinjauan lisensi secara berkala karena keadaan seseorang bisa berubah atau mereka bisa saja terpapar radikalisasi.

Mantan arsitek reformasi 1996, Howard, menilai langkah memperketat hukum beresiko menjadi rasa-rasaan semata, namun setuju perlu ada fokus menangani antisemitisme. Kepala eksekutif Sporting Shooters Association of Australia, Tom Kenyon, berpendapat bahwa pembatasan jumlah senjata bisa sia-sia dan tidak memotong mengapa kejadian itu bisa terjadi jika pelaku telah berideologi ekstremis.

Menurut Browne, isu utama bukan sekadar angka stok senjata. Ia menekankan perlunya peningkatan penilaian kelayakan pemegang lisensi dan pembatasan tipe senjata yang boleh dimiliki untuk keamanan publik yang lebih baik.

Tragedi sebagai seruan bangun

Setelah Port Arthur, Browne bertemu dengan para penyintas dan keluarga korban, termasuk Walter Mikac, pendiri Alannah and Madeline Foundation. Mikac menyebut Bondi sebagai pengingat mengerikan untuk memastikan hukum senjata Australia melindungi semua orang. Browne menegaskan bahwa reformasi harus terus mengikuti perubahan sikap masyarakat, kemajuan teknologi, dan kekurangan yang teridentifikasi.

Bondi menjadi peringatan: perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana senjata beredar dan bagaimana pendaftaran kemampuan pembatasan bisa mendorong keamanan publik lebih baik.

Komentar ahli: Reformasi besar tetap relevan, tetapi inti masalahnya melampaui kekuatan hukum—perlu peningkatan intelijen dan evaluasi terstruktur terhadap setiap lisensi untuk mencegah akses senjata bagi orang berbahaya.

Ringkasan singkat: Australia dikenal karena kebijakan kepemilikan senjata yang ketat, namun realitasnya tetap dinamis. Peristiwa Bondi memicu perdebatan publik mengenai batasan jumlah senjata, kriteria lisensi, dan perlunya penguatan sistem intelijen. Reformasi nasional kemungkinan akan menekankan buyback, pembatasan lisensi, dan evidensi berbasis data untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Inti utama: kebijakan senjata Australia perlu terus disesuaikan dengan perubahan sosial dan teknologi untuk menjaga keamanan publik.

Sumber: BBC News

Temukan berita terbaru dan peristiwa terkini di kategori Berita Dunia pada tanggal 19-12-2025. Artikel berjudul "Kontrol Senjata Australia: Bondi Ungkap Realitas yang Lebih Kompleks" memberikan informasi paling relevan dan terpercaya di bidang Berita Dunia. Setiap berita dianalisis secara mendalam untuk memberikan wawasan berharga bagi pembaca kami.

Informasi dalam artikel " Kontrol Senjata Australia: Bondi Ungkap Realitas yang Lebih Kompleks " membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat dalam kategori Berita Dunia. Berita kami diperbarui secara berkala dan mematuhi standar jurnalistik.