Australia: Kepemimpinan Kendali Senjata vs Realitas yang Lebih Kompleks
Setelah Port Arthur, Australia menerapkan hukum senjata sangat ketat. Serangan Bondi memicu debat baru tentang efektivitas kebijakan tersebut dan kebutuhan reformasi.
Pada April 1996, seorang pelaku bersenjata semi-otomatis menewaskan 35 orang di Port Arthur, Tasmania. Tragedi itu membentuk salah satu kebijakan kendali senjata paling ketat di dunia dan memegang peran penting dalam narasi keamanan publik Australia. Namun serangan di Bondi pada Minggu ini mengingatkan bahwa realitas kepemilikan senjata di Australia tetap kompleks dan menantang.
Roland Browne, aktivis kendali senjata yang dikenal luas, menilai ada kemiripan antara kedua peristiwa itu: keduanya terjadi di ruang publik yang ramai didatangi wisatawan dan keduanya mendorong pertanyaan tentang jenis senjata yang diperbolehkan. Ia menyayangkan bahwa suara untuk pengendalian senjata kerap tidak didengar hingga terjadi tragedi besar.
Secara global, Australia dikenal karena kebijakan ketatnya—serupa dengan Inggris pasca Dunblane. Meski begitu, kenyataan di tanah air tidak selaras dengan citra sempurna itu: kepemilikan senjata mengalami peningkatan meskipun populasi juga tumbuh.
Kepemilikan senjata mencapai rekor tertinggi
Laporan Lembaga Australia Institute pada awal tahun ini menunjukkan ada lebih dari 4 juta senjata pribadi di Australia, hampir dua kali lipat dibanding dua dekade sebelumnya. Rasio ini berarti ada satu senjata untuk sekitar tujuh penduduk Australia.
Negara bagian Queensland memiliki jumlah senjata terdaftar terbanyak, disusul New South Wales (NSW) dan Victoria, sementara Tasmania dan Northern Territory memiliki kepadatan senjata per orang tertinggi. Laporan ini juga membongkar asumsi bahwa senjata didominasi warga pedesaan; banyak senjata ditemukan di wilayah kota besar dan pinggiran kota, termasuk satu dari tiga senjata di NSW berada di kota besar.
Total kepemilikan senjata naik lebih lambat dibanding pertumbuhan penduduk, tetapi pemegang lisensi kini memiliki rata-rata lebih dari empat senjata setiap orang berlisensi. Hal ini menjadi fokus bagi Browne untuk reformasi kebijakan ke depannya.
Bagaimana hukum senjata Australia berjalan sekarang?
Hukum kendali senjata tidak seragam di seluruh negara bagian dan wilayah, tetapi pola umum adalah: untuk mendapatkan lisensi, pelamar harus berusia lebih dari 18 tahun, dinilai sebagai orang yang layak, mengikuti pelatihan keamanan, dan memiliki alasan yang sah untuk kepemilikan senjata.
Alasan yang diterima biasanya mencakup perburuan rekreasi, pengendalian hama, menembak sasaran, pekerjaan seperti petugas keamanan, pemeliharaan hewan ternak, dan koleksi senjata.
Ada celah yang tetap ada. Misalnya, meski reformasi 1996 melarang pemilikan bagi yang berusia di bawah 18 tahun, beberapa wilayah memperbolehkan akses di bawah pengawasan sejak usia 10–12 tahun. Selain itu, jenis senjata yang dilarang bisa berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian lain.
Setelah Port Arthur, pemerintah nasional menggalang reformasi besar dengan program pembelian kembali senjata secara sukarela, pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat, serta masa pendinginan pembelian. Senapan otomatis dan beberapa senapan semi-otomatis kemudian dilarang. Langkah serupa juga diambil Selandia Baru pasca tragedi Christchurch pada 2019.
Salah satu perbedaan penting dengan AS adalah kebijakan Howard yang menghapus alasan membela diri sebagai alasan kepemilikan senjata. Di AS, kepemilikan senjata cenderung dikaitkan dengan perlindungan diri pribadi, sedangkan di Australia kebijakan ini lebih menekankan keselamatan publik secara keseluruhan.
Data menunjukkan kepemilikan senjata di AS jauh lebih tinggi, disertai tingkat kekerasan yang lebih tinggi pula; Australia, meski lebih aman secara umum, tetap menghadapi kekinian tren kekerasan terkait senjata. Poll Australia Institute juga menunjukkan mayoritas warga mendukung pembatasan akses dan peningkatan keketatan hukum senjata.
Rencana reformasi pasca Bondi
Gubernur NSW, Chris Minns, menegaskan perlunya memperketat hukum di negara bagian tersebut. “Kalau Anda bukan petani dan tidak terlibat dalam pertanian, mengapa Anda membutuhkan senjata berkapasitas besar?” tanyanya.
Tak lama setelah serangan Bondi, Perdana Menteri Anthony Albanese mengadakan pertemuan darurat dan mengumumkan rencana pembelian kembali senjata secara nasional—skala besar yang belum pernah terjadi sejak 1996. Usulan lain mencakup:
- membatasi jumlah senjata yang boleh dimiliki secara legal
- membatasi lisensi yang bersifat terbuka tanpa batas
- menetapkan kewarganegaraan Australia sebagai syarat kepemilikan senjata
- peningkatan berbagi intelijen saat penilaian lisensi
Albanese juga menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap pemegang lisensi karena keadaan seseorang bisa berubah seiring waktu.
Perdebatan seputar perburuan rekreasi
Roland Browne berpendapat prosedur permohonan lisensi terlalu mudah dan bahwa lisensi untuk perburuan rekreasi sebaiknya dihapus karena definisinya tidak jelas. Sementara Tom Kenyon, Ketua Eksekutif Sporting Shooters Association of Australia, berpendapat pembatasan jumlah senjata tidak akan mencegah serangan seperti Bondi.
Kenyon juga menekankan bahwa populasi kota besar yang besar membuat banyak senjata berada di lingkungan perkotaan, dan berburu tetap relevan bagi komunitas tertentu yang membutuhkan pengendalian satwa liar seperti kelinci, rubah, dan kucing liar.
Setelah Port Arthur, pelarangan senjata api yang dapat diisi ulang cepat menurunkan tingkat kematian terkait senjata. Namun risiko publik kini lebih diarahkan pada senjata bermagazin cepat dengan kapasitas hingga beberapa peluru yang diyakini digunakan pelaku Bondi. Browne menekankan bahwa tanpa magazin, pelaku tidak bisa menembak dengan ritme tinggi seperti yang terlihat dalam rekaman.
Penembakan massal tetap jarang di Australia, meski insiden seperti ini muncul. Browne menambahkan bahwa faktor keamanan bukan hanya soal kepemilikan fisik senjata, tetapi juga bagaimana senjata disimpan dengan aman dan bagaimana sistem menilai kelayakan lisensi serta jenis senjata yang diizinkan.
Tragedi sebagai panggilan bangun
Seusai Port Arthur, Browne bertemu dengan para penyintas dan keluarga korban, termasuk Walter Mikac, pendiri yayasan Alannah and Madeline Foundation untuk menghormati putri-putri tercinta. Mikac menyebut Bondi sebagai pengingat dahsyat untuk menjaga kebijakan senjata demi keselamatan komunitas. Browne menegaskan perlunya pembaruan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan norma sosial dan kemajuan teknologi, tanpa menunda tindakan penting agar tragedi tidak terulang.
Temukan berita terbaru dan peristiwa terkini di kategori Berita Dunia pada tanggal 19-12-2025. Artikel berjudul "Australia: Kepemimpinan Kendali Senjata vs Realitas yang Lebih Kompleks" memberikan informasi paling relevan dan terpercaya di bidang Berita Dunia. Setiap berita dianalisis secara mendalam untuk memberikan wawasan berharga bagi pembaca kami.
Informasi dalam artikel " Australia: Kepemimpinan Kendali Senjata vs Realitas yang Lebih Kompleks " membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat dalam kategori Berita Dunia. Berita kami diperbarui secara berkala dan mematuhi standar jurnalistik.