Istri Mantan Bangsawan Dubai Khawatir Ditangkap Seiring Eskalasi Sengketa Hak Asuh

Pertarungan hak asuh antara Zeynab Javadli dan mantan suaminya, anggota keluarga kerajaan Dubai, kembali menarik perhatian publik. Dalam beberapa pekan terakhir, peralihan hak asuh yang berulang dan saling menuduh menculik membuat situasi ini semakin tegang di ranah hukum maupun media.

Gambaran Peristiwa

Sejak bercerai pada 2019, Javadli telah terjerat dalam sengketa hak asuh yang panjang dengan Sheikh Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, saudara penguasa Dubai. Puncaknya berangkat dari dinamika pembagian hak asuh dan dukungan finansial yang masih dibawa ke pengadilan.

Menurut Javadli, dulu ada kesepakatan dengan penguasa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, pada 2022 yang menjamin hak asuh anak-anak hingga mereka dewasa, serta fasilitas tempat tinggal dan biaya pendidikan, meskipun menjalani pembagian hak asuh. Ia menyatakan bahwa pembaruan atau kelanjutan kesepakatan itu pernah dijamin, meski putusan pengadilan kemudian memihak Saeed.

Belakangan, persidangan menampilkan narasi berbeda: pihak Saeed menuduh Javadli membawa anak-anak secara paksa ke mobilnya saat kunjungan dan melakukan penculikan, sambil menuduhnya juga merusak reputasi publik melalui video online. Javadli membantah keras dan menegaskan bahwa ia telah menjalankan haknya sebagai ibu.

Setelah kejadian 8 November, Javadli mengaku tetap di rumah bersama ketiga gadisnya yang berusia 6, 7, dan 9 tahun karena kekhawatiran akan penangkapan dan pembatasan pergerakan. Ia mengungkap bahwa saat itu ia sempat memohon bantuan melalui livestream untuk melindungi keluarganya.

Haigh, pengacara yang berbasis luar negeri, menyoroti bahwa kasus seperti ini tidak unik di antara istri mantan bangsawan Dubai, dengan beberapa kasus sebelumnya melibatkan tokoh wanita dari keluarga kerajaan. Ia menambahkan bahwa konteks hak perempuan di wilayah tersebut sering kali kompleks meski ada upaya negara dalam menata kebijakan perlindungan anak.

Dalam catatan persidangan terbaru, kubu Saeed menekankan klaim bahwa Javadli tidak layak menjadi ibu karena beberapa masalah, termasuk ketidakhadiran anak-anak di sekolah dan kondisi tempat tinggal mereka. Javadli membantah tuduhan tersebut dengan membawa bukti yang menurutnya memperlihatkan sebaliknya. Pengacara Haigh juga menyoroti bahwa kasus serupa pernah terjadi pada anggota keluarga kerajaan lainnya, seperti Princess Haya, dan kasus lain di mana hukum tertinggi negara yang terlibat memberi hasil berbeda.

Selain itu, para saksi dan pengacara menekankan bahwa Dubai secara global mempromosikan hak perempuan dan peluang bagi mereka, meskipun kenyataan di beberapa kasus bisa berbeda dengan gambaran glorifikasi yang dipancangkan kota tersebut.

Ini adalah kisah yang menggambarkan perubahan kuat antara simbol kemewahan dan kenyataan hidup beberapa perempuan yang berlatar belakang bangsawan, menyoroti perlunya keseimbangan antara hak anak, privasi keluarga, dan hukum nasional.

Inti Pembelajaran

• Hak asuh antara Javadli dan Saeed dipengaruhi dinamika hukum di Dubai dan perubahan putusan pengadilan.
• Livestream yang dirilis Javadli meningkatkan risiko pelanggaran perjanjian dan tuduhan e-crimes.
• Kasus ini mencerminkan kompleksitas hak perempuan di negara yang mempromosikan kemajuan namun tetap menghadapi tantangan bagi keluarga bangsawan.

Komentar Ahli

David Haigh, pengacara yang terlibat dalam beberapa kasus sejenis, mengatakan bahwa sengketa seperti ini kerap muncul di antara mantan istri bangsawan Dubai dan menekankan perlunya perlindungan hukum bagi anak-anak sambil menghormati hak orang tua. Ia juga menekankan bahwa konteks regional bisa sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang berimbang.

Ringkasan Singkat

Sengketa hak asuh ini mencerminkan ketegangan antara hak orang tua dan kesejahteraan anak di tengah sorotan publik serta langkah hukum. Tuduhan penculikan, klarifikasi hukum, dan pertarungan media sosial menandai dinamika yang rumit di antara keluarga bangsawan Dubai. Kasus ini bisa berperan dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak di wilayah tersebut ke depannya.

Inti dari kasus ini adalah konflik antara hak keluarga dan kepentingan terbaik anak, di mana hukum setempat berupaya menyeimbangkan keduanya.

Sumber: BBC News