Pemeriksaan Kongres AS: Dugaan Serangan Kapal Narkoba di Karibia
Para anggota parlemen bipartisan menuntut klarifikasi resmi atas laporan serangan kapal diduga pengedar narkoba di Karibia, menyoroti batas hukum perang dan akuntabilitas operasional.
Pemerintah Amerika Serikat berada di sorotan internasional setelah laporan media mengenai dugaan serangan beruntun terhadap kapal diduga pengedar narkoba di wilayah Karibia. Banyak anggota parlemen dari kedua partai menuntut klarifikasi resmi mengenai kronologi, hukum, serta motif operasi tersebut.
Apa yang Dilaporkan
Koran The Washington Post pada Jumat mengungkap bahwa serangan pertama terhadap sebuah kapal pada 2 September menewaskan dua pelaku yang selamat, dan ada klaim serangan kedua untuk menindaklanjuti perintah Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang diduga ingin 'memusnahkan semua orang' di kapal itu. Laporan tersebut belum diverifikasi secara independen, tetapi menimbulkan pertanyaan hukum serius.
Penegasan dan tanggapan pejabat
Hegseth membantah tuduhan itu sebagai 'berita palsu'. Pada Minggu, Presiden Donald Trump menyatakan ia percaya sepenuhnya pada pernyataan sang Menteri Pertahanan.
Latar belakang operasional
Dalam beberapa minggu terakhir, AS memperluas kehadiran militernya di Karibia dan melancarkan serangan terhadap kapal diduga pengedar narkoba di perairan internasional dekat Venezuela dan Kolombia sebagai bagian dari operasi anti-narkoba. Sejak awal September, lebih dari 80 orang dilaporkan tewas.
Aspek hukum dan pernyataan kongres
Pemerintah AS menyatakan operasi ini dilakukan dalam konteks konflik bersenjata non-international dengan para pelaku narkotika. Aturan keterlibatan dalam situasi seperti ini melarang penargetan terhadap peserta yang terluka dan menekankan penangkapan serta perawatan.
Reaksi politik
Anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat menyatakan akan melakukan tinjauan kongres yang lebih mendalam mengenai serangan kapal tersebut. Senator Tim Kaine menyebut jika tuduhan itu benar, tindakan itu bisa mendekati kejahatan perang. Senator Mike Turner menekankan bahwa jika benar, serangan itu kemungkinan ilegal.
Langkah parlemen dan dukungan pihak terkait
Ketua Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat, Roger Wicker, dan rekan demokrat Jack Reed, menyatakan akan melakukan 'pengawasan sengit' untuk mengungkap fakta seputar insiden tersebut. Dewan Perwakilan juga menyatakan bakal mengumpulkan keterangan lengkap mengenai operasi itu.
Komentar pakar
Profesor Luke Moffett dari Queen's University Belfast menekankan bahwa hukum laut internasional membatasi penargetan terhadap kapal yang telah mengalami luka atau penumpang yang terluka. Ia menambahkan bahwa penggunaan kekuatan biasanya haruslah proporsional dan berupaya mengurangi dampak kemanusiaan.
Perkembangan terbaru
Pemerintahan AS menyatakan akan meninjau balik pernyataan terkait serangan kedua dan menegaskan niatnya menghindari eskalasi konflik di kawasan.
Ringkasan singkat
Kontroversi ini menyoroti pentingnya akuntabilitas operasional militer di perairan internasional dan potensi pelanggaran hukum jika laporan serangan kedua terbukti benar. Kongres menegaskan akan melakukan pengawasan penuh untuk memastikan kebenaran kronologi dan dasar hukum tindakan tersebut. Situasi ini juga menyoroti perdebatan hukum terkait hak negara untuk menindak kapal narkoba di wilayah internasional.
Inti dari laporan ini menekankan perlunya akuntabilitas jelas atas operasional militer di perairan internasional; jika klaim tentang serangan kedua terhadap penumpang terduga terbukti benar, hal itu bisa menimbulkan pertanyaan serius soal hukum perang. BBC