Pegawai Penjara Uganda Dipecat karena Berpolitik di TikTok

Seorang petugas penjara Uganda dipecat karena diduga terlibat aktif dalam politik melalui platform TikTok. Keputusan ini menegaskan kebijakan netralitas politik bagi pegawai publik di negara tersebut.

Apa yang terjadi

Lawrence Ampe dituduh membuat unggahan yang menuduh pejabat tinggi negara terlibat korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan perlakuan tidak adil terhadap petugas bawahan. Dewan Penjara Uganda kemudian memutuskan untuk memberhentikannya karena "berpolitik di forum yang salah".

Hak dan pembatasan jabatan publik

Juru bicara Dewan Penjara, Frank Baine, menjelaskan bahwa aturan tetap melarang pegawai publik terlibat dalam politik. Ia menambahkan Ampe tidak menunjukkan penyesalan saat hadir di sidang Dewan Penjara.

Reaksi politik dan publik

Koalisi oposisi mengecam pemecatan ini sebagai contoh opresi sistemik dan standar ganda dalam sektor keamanan. Pendukung Bobi Wine menilai tindakan tersebut tidak adil jika dilakukan pejabat militer yang kerap mendukung kepemimpinan tanpa sanksi.

Akun media sosial Ampe

Ampe membagikan surat pemecatannya lewat TikTok dengan caption: "aku akhirnya bebas menyuarakan kebenaran". Ia juga mengajak warga Uganda untuk tidak khawatir soal masa depan dan menyatakan perjuangan bangsa adalah tujuan utama. Akun yang ia gunakan memiliki lebih dari 100.000 pengikut, termasuk video kampanye Bobi Wine.

Proses hukum dan konteks kebebasan berekspresi

Pihak berwenang sebelumnya memperingatkan agar pejabat tidak menggunakan media untuk mengungkap kebijakan kerja tanpa persetujuan atasan. Organisasi hak asasi manusia serta laporan internasional menyoroti pembatasan akses internet di Uganda.

Penutup

Bobi Wine membela Ampe dengan mengatakan tujuannya adalah mengungkap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam layanan penjara. Kasus ini memicu perdebatan tentang standar disiplin dan hak berekspresi di sektor keamanan.

Komentar pakar: Para analis menekankan pentingnya keseimbangan antara hak berekspresi dan tanggung jawab jabatan publik. Netralitas politik tetap menjadi fondasi integritas lembaga publik.

Singkatnya, pemecatan ini menegaskan bahwa netralitas politik bagi pegawai publik Uganda tetap diberlakukan. Media sosial menjadi panggung bagi kritik, sementara pihak berwenang menegakkan regulasi yang ada.

Inti utama: netralitas politik bagi pegawai publik tetap ditegakkan meski media sosial memberi peluang bagi kritik terhadap kekuasaan. BBC News

Temukan berita terbaru dan peristiwa terkini di kategori Berita Dunia pada tanggal 19-12-2025. Artikel berjudul "Pegawai Penjara Uganda Dipecat karena Berpolitik di TikTok" memberikan informasi paling relevan dan terpercaya di bidang Berita Dunia. Setiap berita dianalisis secara mendalam untuk memberikan wawasan berharga bagi pembaca kami.

Informasi dalam artikel " Pegawai Penjara Uganda Dipecat karena Berpolitik di TikTok " membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat dalam kategori Berita Dunia. Berita kami diperbarui secara berkala dan mematuhi standar jurnalistik.